I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :
A. Militer, diijinkan:
1) Ketentuan
Kegiatan dan Penggunaan Lahan
a.
KDB
maksimum sebesar 60%
b.
KLB
maksimum sebesar 1,2
c.
KDH
minimal 10 % dari luas persil
2)
Ketentuan Tata Bangunan
a.
Rumija (diukur dari As jalan ke pagar)
-
Kolektor sekunder adalah 7,5 m
-
Lokal sekunder adalah 5,5 m
b.
GSB/Ruwasja
:
-
Kolektor sekunder minimal 7 m
-
Lokal sekunder minimal 5 m
c.
Tinggi
bangunan adalah 14 m (setara dengan
3 lantai)
d.
Jarak
bebas antar bangunan
-
Bangunan
tunggal 3-6 m
3)
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.
Jalur
Pejalan Kaki
- Jalur pejalan
kaki menggunakan trotoar badan jalan yang ada
- dilengkapi
dengan lampu jalan dan jalur hijau
b.
Ruang
Terbuka Hijau
- RTH pekarangan
setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot
tanaman
c.
Ruang
Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa
trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras
d.
Utilitas
& Prasarana
- badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga
dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan
drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan
menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air
bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik
dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan
sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum
harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan
menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik
dan non organik)
- Jalur evakuasi
bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan
umum terdekat.
II.
Pemanfaatan Bersyarat Terbatas
(T) : -
III.
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu
(B) : -
IV.
Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan
(X) :
a.
Seluruh zona perumahan.
b.
Seluruh zona perdagangan - jasa.
c.
Seluruh zona perkantoran
d.
Seluruh zona industri.
e.
Seluruh zona sarana pelayanan umum kecuali peribadatan
f.
Semua zona peruntukan khusus
g.
Semua kegiatan peruntukan lainnya.
V.
KETENTUAN PELAKSANAAN
a. Ketentuan
Penggunaan Lahan yang Sesuai (insentif)
· Pemberian
insentif fiscal maupun non fiscal
· Pembangunan
serta pengadaan infrastruktur
· Kemudahan
prosedur perizinan
· Pemberian
penghargaan kepada masyarakat dan
swasta
·
Peningkatan peran serta masyarakat
b. Ketentuan
Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai (Disinsentif)
Sudah mendapatkan izin
sebelum ada PZ :
·
Pembangunan dapat dilanjutkan
·
Peningkatan Pajak
·
Tidak diterbitkan lagi perijinannya
·
Dicabutnya ijin setelah 5 tahun
·
Memberi ganti rugi kepada yang bersangkutan
Belum mendapatkan izin dan
tidak sesuai dengan PZ:
·
Pemberian
denda
·
Memperketat
izin pembangunan
·
Kenaikan
pajak
·
Pembatasan penyediaan infrastruktur,
·
pengenaan kompensasi dan penalti
VI. KETENTUAN TAMBAHAN
a.
Rumija dan GSB/Ruwasja untuk rumah tinggal di dalam lingkungan
perumahan developer mengikuti ketentuan yang tertuang di dalam site plan
perumahan yang telah disahkan.
b.
Untuk bangunan di atas 3 lantai harus menggunakan perhitungan
selubung bangunan meliputi sempadan, KDB, KLB, KDH, KTB dan jarak antar
bangunan.
c.
Pengembangan zona perdagangan dan jasa meliputi pusat perbelanjaan
dan toko modern mengikuti ketentuan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional.
d.
Bagi
kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak lingkungan dan lalu lintas seperti
ruko, pertokoan, supermaket, yang diijinkan (I) pada zona perdagangan dan jasa
tunggal maupun deret tetap wajib menyertakann dokumen kelengkapan teknis berupa
Dokumen UKL dan UPL serta dokumen ANDALALIN.
e.
Industri/pergudangan
yang sudah ada tetap dipertahankan dan tidak untuk dikembangkan.
f.
Pengembangan
zona yang direncanakan untuk perumahan pada kondisi eksisting sawah, dilaksanakan
secara bertahap dan konsisten dalam kurun waktu 20 tahun, selama tidak
merusak/merubah sistem irigasi.
g.
Kelompok
rumah yang memiliki fungsi campuran dengan komersial sebagai kegiatan
utamanya,masuk ke dalam zona perdagangan dan jasa.
h.
Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada
kawasan baru.
VII. KETENTUAN KHUSUS
a.
Zona
perumahan kepadatan tinggi berpotensi terjadinya rawan bencana kebakaran,
sehingga diperlukan konstruksi dan desain bangunan harus disesuaikan dengan
mitigasi bencana rawan kebakaran.
b.
Sub
zona perdagangan dan jasa tunggal rawan untuk terjadi bencana kebakaran
sehingga wajib menyediakan jalur pemadam kebakaran.
Komentar
Posting Komentar